ACEH UTARA – Persoalan data desil (pengelompokan kesejahteraan) yang menjadi basis penyaluran bantuan sosial kini tengah menjadi dilema dan problematika besar bagi masyarakat di seluruh Aceh.
Kondisi ini memicu perhatian serius dari sejumlah jurnalis senior di Aceh Utara yang berkumpul untuk membedah masalah tersebut di Warung Kopi Union, tepat di depan Kantor Bupati Aceh Utara, Selasa (12/05/2026).
Dalam diskusi santai namun sarat akan kritik tersebut, hadir Syahrul Usman (Pimred Pase Satu), Indra (Wartawan FaktaNews), Amin (Wartawan Kompasakses), Mahdi (Wartawan Gebrak), dan Jamaluddin (Wartawan Siber Nusantara).
Pemimpin Redaksi Pase Satu, Syahrul Usman, membuka pembicaraan dengan menyoroti banyaknya laporan warga miskin yang justru tidak masuk dalam kategori penerima manfaat (Desil 1 atau 2), sementara warga yang secara ekonomi lebih mapan justru terdata di desil rendah.
“Ini adalah dilema besar. Data desil saat ini seolah menjadi tembok penghalang bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan haknya. Kita butuh keberanian pemerintah untuk melakukan sinkronisasi ulang agar data ini tidak hanya cantik di atas kertas, tapi akurat di lapangan,” tegas Syahrul.
Senada dengan hal tersebut, Indra dari FaktaNews mengungkapkan bahwa carut marut data ini telah memicu gesekan sosial di tingkat Gampong (desa). Ketidaktepatan sasaran bantuan membuat kecemburuan sosial antar warga semakin meruncing.
Para jurnalis ini sepakat bahwa solusi utama dari problematika ini adalah transparansi dan keterlibatan aktif perangkat desa. Amin dari Kompasakses menekankan pentingnya publikasi data agar masyarakat bisa melakukan kontrol sosial secara mandiri.
Berikut adalah poin-poin solusi yang dirumuskan dalam diskusi tersebut:
Verifikasi Faktual: Petugas harus melakukan observasi langsung ke rumah warga, bukan sekadar menyalin data lama.
Optimalisasi Musdes: Mendorong setiap Gampong melakukan Musyawarah Desa (Musdes) secara jujur untuk menentukan kelayakan status ekonomi warga.
Transparansi Parameter: Pemerintah harus menjelaskan secara gamblang indikator apa saja yang menentukan peringkat desil seseorang agar tidak timbul asumsi liar.
Fungsi Kontrol Pers
Mahdi dari wartawan Gebrak dan Jamaluddin dari Siber Nusantara menegaskan bahwa pers di Aceh Utara akan terus mengawal isu ini hingga ada tindakan nyata dari pemerintah daerah maupun pusat.
“Kami tidak ingin melihat data desil ini menjadi ‘hantu’ bagi warga kurang mampu. Pers akan terus menyuarakan ketidakadilan ini agar pemerintah segera melakukan evaluasi total terhadap sistem pendataan yang ada,” ujar Jamaluddin.
Pertemuan di Warung Union ini menjadi bukti bahwa para jurnalis di Aceh Utara tidak hanya berperan sebagai pelapor berita, tetapi juga sebagai penyambung lidah masyarakat dalam mencari solusi atas permasalahan sosial yang pelik di Bumi Serambi Mekkah.
